Wakil Bupati Asahan Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

ASAHAN - Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M. Si hadiri Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara bertempat di Grand City Hall Medan, SumateraUtara, pada hari Senin, (19/09/2022).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kepala BKKBN Provinsi Sumut M. Irzal, SE., ME., serta para ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sumatera Utara.

Baca juga: Rentan Kriminalisasi, Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Payung Hukum Bagi Apoteker

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk memantau capaian pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara. Ia menambahkan, bahwa dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting, kolaborasi adalah kunci. "Diharapkan dukungan dari semua unsur dalam TPPS se Provinsi Sumatera Utara dan lintas sektoral untuk dapat secara optimal melakukan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting", ucap Wagubsu.

Sementara itu Wakil Bupati Asahan usai mengikuti acara menyampaikan bahwa dalam penanganan stunting, aspek penting yang harus diperhatikan adalah pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, karena stunting terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan aspek ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Baca juga: Netty Prasetiyani: Pemerintah Diminta Sigap Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

"Mengingat salah satu faktor penyebab stunting adalah kasus kekurangan gizi, maka peran orang tua dalam memberi asupan gizi kepada anak sangat penting. Dengan demikian maka edukasi oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, baik Dinas Kesehatan, Bappeda, DPMD dan Camat harus terus dilakukan". Tegas Wakil Bupati.

Lanjut Wakil Bupati, "Kita berharap kedepan penangan stunting di Kabupaten Asahan dapat dilakukan secara maksimal dengan bersinergi dan berkolaborasi antara OPD terkait, pro aktif bersama tenaga kesehatan di tingkat desa dan kecamatan serta para kader PKK, kader pembangunan manusia, Posyandu, KB, dan lainnya dalam menghimpun/memverifikasi/menginput data stunting yang ada di wilayah masing-masing. Edward Banjarnahor 

Baca juga: Bahas Revisi RUU Praktik Kedokteran, Irma Chaniago Soroti IDI Sebagai Otoritas Tunggal